Nasional

DPRD DKI Minta Evaluasi Jumlah Personel TGUPP

DPRD DKI Minta Evaluasi Jumlah Personel TGUPP

DPRD DKI Jakarta mengkritik jumlah personel TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) Anies Baswedan yang dinilai terlalu banyak.

“Kami meminta agar Jumlah Personel TGUPP dievaluasi ulang karena banyaknya pandangan negatif yang berdatangan dari masyarakat.” kata Santoso, selaku ketua komisi C DRPD DKI Jakarta.

DPRD DKI Minta Evaluasi Jumlah Personel TGUPP

Pernyataan tersebut Ia sampaikan waktu menghadiri Rapat Badan Anggaran(Banggar) yang dihadiri seluruh perwakilan Komisi DPRD dan Tim Anggaran Pemerinta Daerah(TAPD) Pemprov DKI. Rapat itu diadakan untuk membahas rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(Raperda APBD) DKI tahun anggaran 2018.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, anggota TGUPP sekarang ini berjumlah 13 orang, sudah termasuk ketuanya yakni Mohamad Yusup. Sedangkan Tim Walikota Untuk Percepatan Pembangunan(TWUPP) berjumlah 24 orang. Anies pun berencana akan menambah anggota TGUPP menjadi totalnya 73 orang.

“Kami lihat ini terlalu banyak personel untuk TGUPP,” ucap Santoso.

Rekomendasi Terhadap Jumlah Personel TGUPP

Komisi C Santoso terkait Jumlah Personel TGUPP

Komisi C merekomendasikan agar TGUPP di tingkat kabupaten/kota, atau TWUPP ditiadakan, Alasannya, provinsi DKI Jakarta otonominya ada di tingkat provinsi, sebaliknya kabupaten/ kota cuma bersifat administratif.

Melengkapi Santoso, Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jhonny Simanjuntak mengatakan bahwa TGUPP selama ini cuma ‘kuat’ di pemikiran, bukan aksi.

“Kami memahami bahwa TDUPP ini lebih bermain pada ranah think tank. Mereka adalah pemikir, bukan pekerja, menggunakan tangan, dan sebagainya,” ucap Jhonny.

Kader fraksi PDI Perjuangan itu juga mempersoalkan jumlah personel yang dinilainya mubazir.

“Saya selalu mengnalogikan, ibaratnya lahansatu hektare yang bisa dikerjakan oleh 10 orang. selesai dua hari dengan gaji yang sama. Buat apa sampai 74 orang?” ucap Jhonny

Ia kemudian mengeluarkan hal-hal yang memberatkannya. Salah satunya merupakan kekhawatiran kepada pekerjaan TGUPP yang tumpah tindih dengan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Dilihat dari aspek organisasional, kami khawatir mereka nanti malah merecoki kerja SKPD,” ucap Jhonny.

Anggota DPRD Kader Partai Nasdem Bestari Barus juga mempermasalahkan kualifikasi buat non-Pegawai Negeri Sipil sampai diangkat sebagai TGUPP.

“Saya ingin tahu, Kriteria non PNS ini seperti apa? Jangan sistem fasilitasi. Kalau sistem fasilitasi, nanti akan membuat masyarakat menjadi makin tidak suka pemerintahan daerah ini,” ucap Bestari.

Bestari berkehendak peran TGUPP tidak lebih dominan dari gubernur, tetapi juga tidak tenggelam olehnya.

Merespons usulan Komisi C tersebut, khususnya soal penghilangan tim gubernur tingkat walikota, Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah DKI Jakarta Budi Utomo mengatakan masih akan mengevaluasinya dengan Biro Organisasi dan Reformassi Birokrasi (Biro ORB) DKI.

“itu mungkin akan dievaluasi dan bisa saja ditiadakan,” kata Budi.

Jika ada perubahan pengorganisasian, lanjut Budi, maka revisi peraturan gubernur soal TGUPP akan segera dilakukan oleh Biro ORB. mengingat saat ini mereka mengacu pada Pergub Nomor 411 Tahun 2016 tentang TGUPP.

Kemendagri Mengingatkan Anies Jumlah Personel TGUPP Bukan Untuk Menampung Timses

Kemendagri Mengingatkan Anies Jumlah Personel TGUPP

Kementerian Dalam Negeri mempertanyakan jumlah personel TGUPP Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah 74 orang sebagaimana didaftarkan dalam APBD DKI 2018.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono menilai jumlah itu tidak masuk akal mengingat Jakarta bukan wilayah yang besar. Terlebih, kata dia, sudah ada staf ahli yang sebetulnya bisa dipakai oleh Gubernur.

Lebih lanjut, Sumarsono mengingarkan agar Gubernur Anies Baswedan dalam membentuk TGUPP mempertimbangkan faktor kebutuhan.

 “Dirasionalkan, angka 74 apakah itu cukup rasional atau tidak. Kebutuhan realnya berapa jangan sampai TGUPP ini hanya menjadi unit yang menampung timses tanpa melihat kebutuhan keahlian real seorang Gubernur,” ucap Sumarsono, Kamis (23/11).

Hal lain yang sampaikan Sumarsono terkai TGUPP adalah efeknya terhadap anggaran. Jumlah 74 anggota TGUPP, kata Sumarsono, akan sangat menambah anggaran. Anies sendiri telah menetapkan anggaran sebesar Rp 28 Miliar buat TGUPP.

Sumarsono lalu membandingkan jumlah TGUPP Gubernur Anies dengan pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pada masa kepemimpinan Ahok cuma disediakan sembilan orang anggota TGUPP, yang kemudian diubah oleh Sumarsono saat dia menjabat menjadi Plt Gubernur.

“Iya, saya revisi pergub. Saya hitung berapa jumlah maksimal yang pas untuk TGUPP ini, dan maksimal itu 15 orang. Acuan begini saja, semakin besar jumlahnya semakin bengkak dananya, dong,” tuturnya.

 Pria yang biasa disapa Soni mengungkapkan, bila Anies dan Sandiaga masih bersihkeras memasukkan 74 anggota TGUPP musti ada revisi Pergub terkait itu.

“Kalau memang mau nambah ya ada pergub yang dia ubah, Pergub Plt Gubernur nomor 411 tahun 2016,” ujar dia.

Soni kemudian menegaskan, Kemendagri tetap tidak menjamin akan meloloskan anggaran buat 74 anggota TGUPP meski sudah dilakukan perubahan Pergub.

Dalam prosesnya nanti Kemendagri akan mengecek berbagai hal. Jika memang tidak masuk akal bisa dipastikan Kemendagri tidak akan menyetujui jumlah personel TGUPP 74 orang itu.

“Saya kira pengalaman tahun lalu banyak yang kami coret, mengevaluasi. Tentu sangat bisa kemungkinan untuk berubah,” tutur Soni

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terpopuler

Sering ketinggalan berita terbaru hari ini?

Tidak usah khawatir lagi! Sebab Kabar Kita kini hadir untuk memberikan berita terkini dari berbagai bidang kehidupan seperti: politik, kesehatan, kriminal, hingga berita sepak bola terupdate

About Us

Copyright © 2017 Kabarkita.live, All right reserved.

To Top
%d blogger menyukai ini: